AKSI HARI TANI NASIONAL: PETANI MENANGIS DI NEGERI AGRARIS


[RILIS PERS BEM KM UNIDA]

BOGOR, BEM KM UNIDA - Pada Jumat (24/09/2021), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Djuanda Bogor (BEM KM UNIDA) menggelar aksi turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di Tugu Kujang, Kota Bogor. Aksi ini dimaksudkan untuk menyuarakan aspirasi yang dirasakan oleh kaum tani.


BEM KM UNIDA menuntut pemerintah terkait agar lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan di sektor agraria. Konflik agraria yang tidak kunjung menemukan titik terang menjadi landasan utama dalam tuntutan aksi kali ini. Catatan yang dibuat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Tahun 2020 terdapat 241 letusan konflik agraria di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah tidak pernah serius dalam menangani konflik agraria.


Setiap kali berbicara mengenai konflik agraria, maka secara umum biasanya akan berhubungan dengan regulasi pertanahan yang tidak berpihak pada kaum tani. Di Indonesia, Gunawan Wiradi adalah seorang tokoh agraria yang secara eksplisit dan konsisten menyatakan bahwa masalah agraria adalah masalah politik sekaligus kemanusiaan. Persoalan agraria pada dasarnya menyangkut “kekuasaan” atas seluruh unsur yang terkandung di dalam kehidupan agraris oleh masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya.


Belum lagi permasalahan tumpang dan tindihnya lahan, masalah Indonesia masih menjalankan kebijakan impor pangan yang dapat berdampak pada peningkatan pemotongan subsidi rakyat yang tertera dalam APBN sehingga dapat memperluas penetrasi kapital, ditambah tidak terjaminnya harga jual hasil pertanian. Tercatat 20.000 ton beras Bulog dibuang dan dibakar, sedangkan tercatat sedikitnya 27,55 juta masyarakat miskin yang perlu dipenuhi hajat hidupnya. Kian waktu berjalan, permasalahan di sektor pertanian tidak kunjung selesai tapi kian bertambah banyak.


Selanjutnya gagasan Omnibus Law yang mengistimewakan Hak Guna Usaha dan dihapusnya sanksi “tanah terlantar”. Dengan dihadirkannya elemen tersebut dapat dipastikan memperparah situasi ketimpangan yang dirasakan kaum tani karena hak atas tanah tidak lagi ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 pasal 33 ayat (3). Dimasukannya kepentingan korporasi dalam UU Cipta Kerja yang memuat perizinan HGU dengan aturan waktu sampai 90 tahun, telah membuat Indonesia kembali ke zaman paling kolonial, karena pada masa penjajahan saja pemberian konsesi pada sektor perkebunan Belanda hanya 75 tahun. Hal tersebut membuat kaum tani dan masyarakat masih harus berjuang dengan berbagai persoalan dan karakteristik yang ada. 


Pada saat momentum Hari Tani Nasional kali ini dapat dikatakan bahwa sejatinya kewajiban Negara untuk mendistribusikan kemakmuran seluas-luasnya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa telah digugurkan kewajibannya lewat serangkaian kegagalan-kegagalan dalam melindungi masyarakatnya termasuk kaum tani. Gagalnya pemerintah dalam memastikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya dapat dilihat dari perspektif kebijakan yang melandasi kebijakan Food Estate. PP Nomor 18 Tahun 2010 yang memuat semangat ke arah agribisnis pertanian yang didukung oleh investasi besar (pengembangan Food Estate) jelas bertentangan dengan upaya untuk mendorong ekonomi rakyat khususnya ekonomi kaum tani. Dengan adanya kebijakan Food Estate akan membuka ruang pembukaan investasi dengan skema kolaborasi antara negara dan korporasi, yang berdampak pada ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia oleh korporasi besar.


Lewat kebijakan tersebut kita dapat melihat bahwa segala proses pembuatan kebijakan yang sifatnya politis tidak dilandasi kesadaran dengan melihat kondisi masyarakat kecil pada umumnya. Atas dasar pemahaman realitas sosial yang terjadi pada kaum tani di atas, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2021 yang ke 60 Tahun, BEM KM UNIDA menggelar aksi demonstrasi disertai dengan aksi simbolik menjemur padi sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah yang membuat kebijakan impor pangan diatas kesulitan yang dirasakan kaum tani. Oleh karena itu, diakhir aksi BEM KM UNIDA menyerukan beberapa tuntutan, diantaranya : 


1. Menuntut Agar Presiden RI Mencabut UU Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya.

2. Mendesak Pemerintah Menghentikan Kebijakan Impor Beras Sekaligus Menuntut Indonesia Keluar dari WTO.

3. Menuntut Pemerintah untuk 4. Meninjau Ulang Gagasan Soal Food Estate dan Hentikan Pelibatan Militer serta Kepolisian di Sektor Sipil, (khususnya pertanian).



- BEM KM UNIDA 2021

KABINET NAWASENA -

Posting Komentar

0 Komentar