𝗕𝗘𝗠 𝗞𝗠 𝗗𝗶𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗿𝗮𝗸, 𝗢𝗿𝗺𝗮𝘄𝗮 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶

Lingkar Studi Pers, Bogor - Sebanyak 25 ketua dan delegasi dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan organisasi mahasiswa (ormawa) Universitas Djuanda (UNIDA) menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “BEM KM di Persimpangan: Studi Empiris dan Harapan Ormawa UNIDA”. Forum yang digagas Lingkar Studi Pers (LSP) ini berlangsung di ruang G.07 dan G.08 Gedung G, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru (FAIPG), Rabu (9/7).

Diskusi terbuka ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) UNIDA yang saat ini dinilai mangkarak atau berhenti di tengah jalan. Selain karena hilangnya komunikasi antarorganisasi, ketiadaan struktur pengawasan seperti Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) disebut memperparah kondisi BEM KM yang tidak berjalan secara maksimal.

Perwakilan Ekonomi Syariah menyampaikan bahwa mahasiswa di jurusannya tidak mengetahui peran BEM KM secara menyeluruh.
“Banyak dari kami yang bahkan tidak tahu BEM KM itu fungsinya apa. Ketika tidak ada kejelasan, otomatis arah gerak kami juga bingung,” ujarnya.

Pernyataan serupa datang dari UKM Korps Sukarela (KSR) yang mengungkapkan bahwa aktivitas mereka berjalan tanpa keterlibatan BEM KM. 

“Kami tidak terlalu merasakan pengaruh dari keberadaan BEM KM, karena selama ini kami bergerak mandiri,” kata perwakilan KSR.

Salah satu pernyataan paling substansial datang dari Himpunanan Mahasiswa Perikanan (HIMARIDA), yang menceritakan kronologi keterlibatan mereka dengan BEM KM dalam isu pelemahan Program Studi Perikanan. Saat itu, mahasiswa Perikanan tengah berupaya menguatkan legalitas dan dukungan terhadap prodi mereka yang terancam ditutup karena kekurangan SDM. Mereka kemudian mengajak Presiden Mahasiswa untuk mendampingi proses pengajuan audiensi ke pihak rektorat.

“Di awal, kami dijanjikan bahwa surat audiensi akan dibantu oleh BEM KM. Hal itu menumbuhkan harapan bahwa kami tidak sendiri. Tapi menjelang pelaksanaan, tepatnya tiga hari sebelum audiensi, kami tidak lagi mendapat kabar. Pada akhirnya, HIMARIDA sendiri yang menyerahkan surat langsung ke rektorat tanpa pendampingan,” jelas perwakilan HIMARIDA.

Dari sisi apresiasi, perwakilan Fakulta Ekonomi Bisnis (FEB) menyebut bahwa beberapa individu di dalam BEM KM tetap menjalankan tugas mereka dengan baik. 

“Kami melihat ada kerja tulus dari sebagian pengurus. Tapi dengan sistem yang tidak tertata, hasilnya tidak terasa merata,” ujarnya.

Diskusi juga membahas akar permasalahan struktural. Tidak adanya MPM yang aktif, lemahnya legalitas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta kurangnya mekanisme regenerasi disebut menjadi faktor utama berhentinya fungsi BEM KM.

Dalam forum tersebut, muncul berbagai solusi. Perwakilan FISIP menyarankan agar BEM KM yang berjalan saat ini ditutup dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dilanjutkan dengan pembentukan ulang MPM serta revisi menyeluruh pada sistem keorganisasian mahasiswa.

Adapun dari Fakultas Pertanian muncul wacana desentralisasi organisasi, dengan memberi otonomi lebih pada fakultas untuk menyuarakan aspirasinya secara langsung ke rektorat.

“Jika struktur pusat tidak lagi mampu menaungi, maka sudah saatnya fakultas diberi kewenangan sendiri,” ujar delegasi fakultas tersebut.

Dari Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), suara yang disampaikan lebih tegas. Mereka menyatakan bahwa keberadaan BEM KM tidak lagi relevan jika sistem yang menaunginya tetap dibiarkan longgar. 

“Kami sudah melakukan konsolidasi internal. BEM KM sebaiknya ditiadakan jika tidak ada pembenahan menyeluruh. Lembaga ini tidak boleh hanya simbolik,” kata perwakilan Dewam Perwakilan Mahasiswa (DPM) FILKOM.

Menutup forum, Lingkar Studi Pers menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian yang akan dilanjutkan. Forum berikutnya direncanakan akan mempertemukan langsung BEM KM dengan ormawa dan UKM guna membangun komunikasi dua arah.

Beberapa peserta turut menyuarakan harapannya agar BEM KM tetap hadir, namun dengan wajah dan sistem baru. 

“Kami tidak ingin membubarkan, kami ingin memperbaiki. BEM KM masih dibutuhkan sebagai wajah mahasiswa UNIDA, tapi harus hadir dengan komitmen dan sistem yang lebih jelas,” ujar salah satu peserta.

“Forum ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun, tapi menjadi ruang untuk merawat harapan. Bahwa organisasi mahasiswa tetap penting, selama dijalankan dengan akuntabilitas, transparansi, dan kolaborasi,” tutup perwakilan LSP.

Penulis: Siti Balqis Sari Manah