𝗗𝗲𝗺𝗼 𝗠𝗮𝗵𝗮𝘀𝗶𝘀𝘄𝗮 𝗠𝗲𝗻𝘆𝘂𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗼𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲 𝗗𝗣𝗥𝗗

Lingkar Studi Pers, Bogor – Mahasiswa dari Komunitas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Djuanda menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bogor pada hari Senin, 24 Februari 2025. Mereka menolak pemangkasan anggaran pendidikan dalam APBN sebesar Rp 3.621,3 triliun yang sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025. GMNI menegaskan bahwa pemangkasan ini melanggar konstitusi yang mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN.

Berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan UU Pasal 31 Ayat 4 Tahun 1945, anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN. Namun, efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah mengurangi alokasi anggaran pendidikan menjadi 16,77%, dari semula 20%.

Dalam aksi tersebut, GMNI menyuarakan beberapa dampak dari pemangkasan anggaran pendidikan, di antaranya pemecatan massal guru honorer, pemotongan beasiswa, rivalitas pembangunan sekolah dan PTN, serta berkurangnya subsidi PTS. Berdasarkan UU tersebut, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN adalah sekitar Rp 722 triliun. Dengan pemangkasan menjadi 16,77%, alokasi dana pendidikan berkurang menjadi Rp 607,4 triliun, sehingga terjadi pengurangan sebesar Rp 114 triliun.

Ketua GMNI Universitas Djuanda, Muhammad Daffa, dalam orasinya menyampaikan pandangannya mengenai dampak efisiensi anggaran. 

"Efisiensi anggaran berdampak pada pemecatan massal guru honorer, adanya pemotongan anggaran beasiswa, pembangunan infrastruktur sekolah/PTN yang tidak merata, dan subsidi PTS yang dikurangi. Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan UU Pasal 31 Tahun 1945, anggaran pendidikan minimal adalah 20% dari APBN. Jika dana pendidikan dipangkas menjadi 16,77%, maka pemerintah berarti melanggar konstitusi yang ada. Kita sebagai rakyat atau mahasiswa terutama harus menyuarakan aspirasi-aspirasi yang memang menurut kita benar," tegas Daffa dalam wawancara bersama lsp (24/02/2025).

Penyampaian aspirasi unjuk rasa tersebut diterima langsung oleh pihak DPRD Kota Bogor. Setelah mendengarkan aspirasi dari mahasiswa, Edie Kholki Zaelani, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, menyatakan dalam wawancaranya.

"Setiap mandat bersifat wajib. Melihat berita hari ini, sudah dijamin bahwa anggaran pendidikan tidak akan dipangkas; yang dipangkas adalah anggaran lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kita lihat saja apakah janji-janji pemerintah, terutama terkait PIP/beasiswa lainnya, tidak akan terkena efisiensi anggaran. Yang akan dikoreksi adalah yang telah ditentukan oleh presiden dan menteri keuangan. Kita tunggu bagaimana kebijakan pemerintah pusat sambil berharap yang terbaik untuk pendidikan, karena pendidikan merupakan dasar bagi negara untuk maju.”

Eka Wardhana, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, juga memberikan pandangannya

“Yang pasti dalam tata kelola negara ada kesepakatan, setiap siapapun dipilih untuk menjadi pemimpin tentunya punya konsep terbaik dalam membangun negara. Hari ini kita bisa saksikan bahwa ada kebijakan pemangkasan anggaran, tentunya ini bukan sesuatu yang diberikan kepada masyarakat atau diluncurkan dengan tiba-tiba. Pastinya melalui konsep, gagasan, kajian, pertimbangan, dan sebagainya. Ini merupakan konsep terbaik di pemerintahan sekarang untuk masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat juga bisa menerima konsep ini secara utuh, tidak sepotong-potong sehingga apa yang diberikan yang terbaik oleh pemerintah tentunya sudah paham."

Dalam wawancara-nya Eka Wardhana mempercayai bahwa setiap kebijakan pasti melalui beberapa pertimbangan.

"Mengenai apa yang akan terjadi kemudian, tentunya sudah menjadi bahan pertimbangan sehingga kita sebagai masyarakat tentunya menunggu sambil memberikan informasi dan masukan-masukan yang terbaik bagi pemerintah yang sekarang. Dengan adanya silaturahmi melalui demonstrasi, tentunya itu harapan masyarakat. Kami bagian dari pemerintahan tidak anti masukan atau kritik, jika masukan itu bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia tentu kami akan lanjutkan," Tambahnya.

Selain itu, Karina Soerbakti, anggota dari Komisi IV DPRD Kota Bogor, juga menyampaikan pendapatnya.

"Kita lihat saja bagaimana kedepannya, kami selaku pemerintah, berusaha mengawal dan memberikan yang terbaik untuk warga negara Indonesia.”

Demonstrasi yang dilakukan oleh GMNI ini diharapkan dapat membuka dialog antara pemerintah dan masyarakat serta mencari solusi terbaik agar pendidikan tetap menjadi prioritas utama tanpa harus mengorbankan aspek-aspek penting lainnya dalam APBN.

Penulis: Riri Robiatul Adawiyah