Dialog Interaktif LPKP Evaluasi Kinerja Pemerintah

Bogor- Selasa (23/01) Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) menggelar acara dialog interaktif dengan tema "Refleksi Awal Tahun di Akhir Kepemimpinan Menuju Kepemimpinan Yang Baru" yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menyambut Pilkada yang akan menimbulkam benih-benih pemimpin baru.  Acara ini diisi oleh para pemateri  yang sangat berkompeten di bidang politik, yaitu Pengamat Politik. Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M. Si.,  H. Haryanto Subakti S.H. selaku Ketua KPU Kabupaten Bogor, dan  Drs. Undang Suryatna, M. Si. sebagai Ketua KPU Kota Bogor.

Meskipun diisi oleh pemateri yang kompeten, acara ini tetap memberikan kesan yang berbeda dengan dilaksanakan di Rumah Makan Emak Dadali, Bogor, agar para peserta bisa berdialog dengan leluasa.

Dialog ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam masa jabatannya,  salah satunya memaparkan apa saja program- program yang belum berjalan. "Masyarakat harus cerdas dalam berpikir untuk memilih pemimpin ke depannya dalam melakukan kebijakan pro rakyat. Sebagai contoh, mementingkan pendidikan dan kesehatan yang masih minim. Karena itu LPKP bekerja sama dengan KPU untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengetahui pemimpin yang lebih baik," ujar Rahmat Samsul Anwar, Direktur LPKP.

Antusiasme masyarakat Bogor terhadap pemilu menjadi salah satu tanggung jawab KPU. Tetapi KPU tidak bisa berjalan sendiri tetap harus ada dukungan dari mahasiswa yang ikut berpartisipasi. Tugas utama KPU hanya sebagai penyelenggara dan menfasilitasi hak warga negara dalam menyalurkan suaranya dalam memilih pemimpin kedepannya. Harus di tegaskan kembali bahwasannya memilih pemimpin itu merupakan hak warga negara bukan suatu kewajiban, karena itu apabila ada warga yang golput tidak dikenakan sanksi apapun.


 "Antusias di Indonesia sendiri dalam pemilihan pemerintah khususnya Pilkada itu sangatlah rendah. Dengan contoh pada pilkada 2013 yang lalu di Bogor terhitung hanya 64% dengan nilai 78 yang ikut memilih. Karena banyaknya kendala, masyarakat golput salah satu contohnya adalah pemanfaatan jadwal liburan di hari pemilihan, mereka lebih memilih pergi liburan dengan keluarga dari pada menyalurkan haknya ke TPS," tutur H. Haryanto Subakti, S.H.


KPU menilai Pilkada akan berjalan baik apabila tahapan yang dilakukan sesuai jadwal, kesesuaian administrasi setiap penyalur hak suara, dan  berjalannya Pilkada yang aman, tertib, dan nyaman. (ADINDA/DILAH)